By Jonathan Ward 
Streaming Music Bayar Royalti – Di era digital seperti sekarang ini, cara orang mendengarkan musik telah berubah secara drastis. Kaset dan CD telah lama ditinggalkan, digantikan oleh platform streaming musik seperti Spotify, Apple Music, Joox, YouTube Music, dan lainnya. Kemudahan akses dan luasnya jangkauan membuat platform streaming menjadi pilihan utama masyarakat untuk menikmati musik kapan saja dan di mana saja. Namun, di balik kenyamanan tersebut, muncul isu penting yang kini menjadi sorotan pemerintah Indonesia: kewajiban pembayaran royalti oleh platform streaming musik.
Pemerintah menilai sudah saatnya setiap pemanfaatan karya musik melalui platform digital wajib memberikan hak ekonomi yang adil kepada pencipta, komposer, produser, dan pihak-pihak terkait lainnya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak cipta dan hak terkait, yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI) yang diakui secara nasional dan internasional.
Latar Belakang: Ketimpangan Nilai Ekonomi Musik Digital
Meskipun jutaan orang setiap hari menikmati musik melalui platform digital, tidak semua musisi mendapatkan royalti secara proporsional dari lagu mereka yang diputar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:
- Kurangnya transparansi dalam pembagian royalti
- Minimnya regulasi yang mengatur streaming musik di Indonesia
- Posisi tawar seniman yang lemah dibanding platform besar
- Tingginya potongan pihak ketiga, termasuk label dan aggregator
Banyak musisi mengeluhkan bahwa meskipun lagu mereka diputar ribuan kali, penghasilan yang diperoleh sangat kecil. Pemerintah menilai situasi ini sebagai bentuk eksploitasi karya cipta tanpa kompensasi yang sepadan, sehingga perlu ada intervensi regulasi yang tegas dan adil.
Langkah Pemerintah: Mewajibkan Platform Streaming Membayar Royalti
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dengan dukungan DPR RI, tengah menggodok kebijakan baru yang menegaskan kewajiban platform streaming membayar royalti lagu kepada pencipta dan pemilik hak terkait.
Beberapa poin penting dalam kebijakan tersebut antara lain:
✅ Penetapan Tarif Royalti yang Jelas dan Terukur
Tarif royalti akan dihitung berdasarkan jumlah pemutaran lagu, popularitas, jenis lisensi, serta jangkauan wilayah pengguna platform. Skema ini merujuk pada praktik internasional dan disesuaikan dengan kondisi industri musik nasional.
✅ Kewajiban Lisensi oleh Platform Streaming
Semua platform streaming wajib mengantongi lisensi komersial dari LMKN atau lembaga manajemen kolektif lainnya yang sah untuk bisa menayangkan lagu-lagu milik pencipta lokal maupun asing.
✅ Peningkatan Transparansi dan Audit Digital
Pemerintah akan mewajibkan platform untuk membuka akses data pemutaran lagu secara real time dan transparan, agar proses pembagian royalti bisa diawasi dan diverifikasi dengan akurat.
✅ Dukungan Hukum dan Sanksi Tegas
Platform yang melanggar atau enggan membayar royalti akan dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pemerintah juga membuka opsi kerja sama internasional untuk melindungi lagu Indonesia yang diputar di luar negeri.
Dampak Positif bagi Industri Musik Nasional
Kebijakan ini diharapkan akan membawa angin segar bagi kemajuan ekosistem musik di Indonesia, antara lain:
- 🎵 Meningkatkan pendapatan musisi dan pencipta lagu
- 🎵 Mendorong munculnya lebih banyak karya orisinal
- 🎵 Menciptakan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan
- 🎵 Melindungi musik tradisional dan lokal dari eksploitasi
- 🎵 Meningkatkan daya saing musik Indonesia di pasar global
Dengan adanya insentif ekonomi yang layak, para pencipta lagu dan musisi akan semakin termotivasi untuk terus berkarya. Ini juga akan menumbuhkan profesionalisme dan integritas industri musik nasional.
Tantangan yang Harus Dihadapi
Meskipun kebijakan ini bernilai positif, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:
- ⚠️ Resistensi dari platform internasional yang merasa terbebani
- ⚠️ Tumpang tindih regulasi antar lembaga
- ⚠️ Kurangnya kesadaran hukum dari musisi dan pengguna
- ⚠️ Masalah teknis pelacakan royalti secara digital
- ⚠️ Masih minimnya database karya musik nasional yang terdigitalisasi
Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, musisi, lembaga hukum, dan masyarakat luas. Digitalisasi katalog musik nasional dan pembentukan sistem pelaporan yang terintegrasi menjadi langkah penting yang harus dipercepat.
Baca Juga : Berikut Aplikasi Streaming Gratis Dan Cara Donwload Nya
Respons Pelaku Industri dan Musisi
Banyak musisi menyambut baik rencana ini. Beberapa menyatakan bahwa selama ini mereka hanya mendapatkan recehan dari ratusan ribu pemutaran lagunya. Mereka berharap kebijakan ini tidak hanya sebatas aturan, tetapi ditegakkan secara tegas dan konsisten.
Di sisi lain, beberapa platform streaming menyatakan kesiapan untuk bekerjasama, namun meminta pemerintah memberikan waktu adaptasi dan kejelasan regulasi yang tidak membebani operasional.
Kesimpulan: Menuju Ekosistem Musik Digital yang Adil
Langkah pemerintah untuk mewajibkan platform streaming musik membayar royalti merupakan kemajuan penting dalam perlindungan hak cipta di era digital. Musik bukan sekadar hiburan—ia adalah karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang besar. Oleh karena itu, penghargaan terhadap penciptanya harus menjadi prioritas.
Dengan regulasi yang adil, teknologi yang transparan, dan kesadaran kolektif, Indonesia bisa membangun industri musik yang berdaya saing, bermartabat, dan menyejahterakan semua pelaku di dalamnya.
✍️ “Royalti bukan soal uang semata, tapi tentang keadilan bagi pencipta karya yang telah mengisi hidup kita dengan irama dan makna.” – Forum Hak Cipta Musik Indonesia